Oleh: Nurkakim
Kader Gerakan Pemuda Ansor, PAC Kalitidu Bojonegoro
Sebagai kader muda Nahdlatul Ulama yang setiap hari bergerak di tingkat pimpinan anak cabang, di tengah masyarakat desa dan kecamatan, saya sampai pada satu keyakinan: ujian terbesar bagi organisasi besar seperti NU sesungguhnya tidak terjadi di ruang-ruang muktamar tingkat pusat. Ujian yang paling nyata, paling mendasar, dan paling menentukan masa depan jam'iyah ini justru berlangsung di akar rumput di ranting, di dusun, di tengah-tengah warga yang menaruh harapan pada kemandirian dan ketulusan pengabdian kita.
Refleksi mendalam Eko Ernada dalam tulisannya “Di Antara Negara dan Jam'iyah”di NU online,menjadi cermin yang sangat jernih bagi kami para pemuda Ansor. Tulisan itu mengingatkan kembali: bahwa relasi antara organisasi keagamaan dan kekuasaan negara adalah medan yang memerlukan kebijaksanaan luar biasa — di mana kemitraan tidak boleh berubah menjadi penundukan, dan pengabdian tidak boleh tertukar dengan kepentingan politik sesaat. Bagi kami yang berdiri di garis terdepan pelayanan masyarakat, prinsip itu bukan sekadar wacana teoretis. Ia adalah pedoman harian.
Khittah 1926: Kompas di Tengah Realitas perubahan zaman.
Bagi kader muda di Kalitidu dan ribuan kecamatan serupa di seluruh Indonesia, hubungan antara NU dan negara sesungguhnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Kami adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. GP Ansor dan NU sejak awal berdiri adalah pilar penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Resolusi Jihad 1945 hingga pengabdian kader di setiap lapisan kehidupan membuktikan hal itu dengan nyata.
Namun, menjadi penopang negara tidak berarti menjadi milik negara. Bergotong royong bersama pemerintah daerah, membantu program pembangunan desa, turun tangan saat bencana, menyelenggarakan kegiatan sosial — semua itu kami lakukan dengan sukarela dan penuh tanggung jawab. Tetapi, kerja sama itu tidak boleh berarti menggadaikan kemandirian jam'iyah. Di sinilah Khittah 1926 menjadi kompas yang tak boleh pudar maknanya.
Khittah itu mengajarkan satu hal yang sederhana namun sangat mendasar: bekerja sama tanpa harus merunduk, berkontribusi tanpa diperintah, hadir tanpa harus menunggu instruksi dari penguasa. Ansor hadir di tengah masyarakat bukan karena ada imbalan proyek atau keuntungan politik, melainkan karena itu adalah amanah dakwah dan pengabdian kepada agama serta bangsa. Jika garis pemisah ini mulai kabur, maka pelan-pelan kita akan kehilangan marwah yang selama ini dijaga para pendahulu.
Cipasung 1994: Kemandirian Adalah Harga Diri Organisasi
Ketika kita menengok sejarah Muktamar Cipasung tahun 1994, pesan yang paling kuat bergema hingga hari ini adalah: legitimasi kepemimpinan NU tidak berasal dari restu penguasa, melainkan dari kehendak bebas warga dan kewibawaan forum permusyawaratan. Pada masa itu, di tengah tekanan sistem politik yang sangat kuat, para ulama dan peserta muktamar tetap berani mengambil keputusan secara mandiri. Itu bukan sekadar kemenangan satu nama atau satu kubu. Itu adalah kemenangan prinsip bukti bahwa jam'iyah ini memiliki harga diri yang tidak bisa dibeli atau ditentukan oleh pihak mana pun di luar dirinya sendiri.
Hari ini, tantangan itu tidak hilang ia hanya berubah wajah. Jika dulu intervensi tampak terang-terangan, kini pengaruh itu datang dengan wajah yang jauh lebih halus: lewat akses fasilitas, alokasi dana hibah, kedekatan antar-elit, hingga tawaran kerja sama yang tampaknya saling menguntungkan. Kooptasi kekuasaan tidak lagi datang dengan paksaan, melainkan dengan pelukan. Di sinilah kader Ansor harus tetap waspada dan teguh pendirian. Kebijakan yang diambil di setiap jenjang organisasi — mulai dari PAC hingga pusat harus murni ditujukan untuk kemaslahatan umat, bukan dijadikan komoditas transaksi politik jangka pendek.
Kami sadar: sekali saja kemandirian itu dikorbankan demi keuntungan sesaat, maka secara perlahan kepercayaan masyarakat akan hilang. Dan tanpa kepercayaan rakyat, sebesar apa pun organisasi ini, ia akan kehilangan alasan keberadaannya.
Mengawal Proses, Merajut Ukhuwah
Keberhasilan sebuah muktamar atau sebuah musyawarah di tingkat mana pun tidak diukur dari seberapa meriah acaranya atau seberapa lancar proses pemungutan suaranya. Keberhasilan sejati terletak pada satu hal: apakah prosesnya berjalan bebas, adil, transparan, dan dihormati oleh semua pihak? Integritas proses adalah mata uang kepercayaan yang paling berharga.
Dan ketika proses pemilihan selesai, tugas kader pemuda belum usai justru di situlah tugas sesungguhnya dimulai. Perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, perbedaan dukungan terhadap tokoh itu semua adalah hal yang wajar dalam dinamika demokrasi internal organisasi. Namun, perbedaan itu harus berakhir di ruang musyawarah. Begitu keputusan diambil dan pimpinan ditetapkan, seluruh warga nahdliyin termasuk kami di Ansor harus kembali bersatu. Ukhuwah an-nahdliyah harus selalu berdiri di atas segala perbedaan pilihan.
Di lapangan, di jalanan, di tengah masyarakat, Ansor tetap satu. Kami tetap berjalan bersama menjaga ulama, tetap tegak membentengi persatuan bangsa, dan tetap melayani siapa pun yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang politik atau golongan. Itulah wajah asli jam'iyah yang dicintai rakyat.
Penutup: Marwah Itu Dijaga di Akar Rumput
Jalan yang harus kami tempuh sebagai kader muda sudah sangat jelas. GP Ansor dan NU akan selalu hadir bersinergi dengan negara, mendukung segala upaya yang membawa kebaikan bagi rakyat dan bangsa. Namun, satu hal yang tidak boleh pernah berubah: NU selamanya adalah milik umat, bukan instrumen milik kekuasaan mana pun. Kami berdiri bersama negara, tetapi kami tidak menjadi bagian dari aparat kekuasaan. Kami bekerja sama, tetapi kami tetap mandiri.
Dari Kalitidu, dari pelosok kecamatan di Bojonegoro, dari akar rumput tempat aspirasi dan kebutuhan rakyat paling terasa, kami menyatakan: marwah jam'iyah ini akan terus kami jaga. Bukan karena kami pembangkang, melainkan karena kami sadar kemandirian inilah yang membuat NU tetap dicintai, tetap dipercaya, dan tetap berguna bagi agama, bangsa, dan kemanusiaan hingga akhir zaman.